Intensifitas Peningkatan Kualitas Guru Pkn Melalui Sistem Koordinasi

INTENSIFITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU PKn MELALUI SISTEM KOORDINASI SEBAGAI USAHA MENCAPAI KREDIBILATAS GURU PKn DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN MORAL

GENERASI BANGSA

(Di tinjau dari kasus Nazzarudin sebagai cermin kemerosotan nilai moral bangsa)

Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Korupsi dan Patologi Sosial

Dosen Pengampu  : Dra. Ch Baroroh, M.Si

Oleh :

Dedy Ari Nugroho

K6410014

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

            Dalam era modernisasi seperti sekarang ini berbagai dinamika dan pola pikir masyarakat semakin berkembang, entah berkembang dalam lingkup kebrutalan atau kearah kebaikan. Kemajuan jaman ini kadang kala juga di tandai dengan merebaknya isu-isu moral yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan yang kini kerap terjadi, seperti penggunaan narkoba, tawuran pelajar, pornografi, perkosaan, merusak milik orang, merampas, menipu, mencari bocoran soal ujian, perjudian, pelacuran, pembunuhan, atau bahkan kasus-kasus korupsi yang justru dilakukan oleh oknum-oknum yang sadar hukum, beberapa kasus tersebut merupakan suatu tindakan yang menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena sudah menjurus kepada tindak kriminal. Kondisi ini sangat memprihatinkan masyarakat khususnya para orang tua dan para guru ( pendidik ). Berkaitan dengan hal tersebut pada prinsipnya keberadaan guru terutama seorang guru PKn yang memiliki kredibilitas dan dedikasi tinggi serta memiliki komitmen tinggi untuk memajukan bangsa sangatlah dibutuhkan, guru yang memiliki criteria sedemikian rupa oleh beberapa pakar disebut sebagai guru yang berkarakter. Guru PKn pada dasarnya memiliki kompetensi pembentukan moral yang cukup memadai untuk mengarahkan peserta didik menjadi lebih bermoral, karena pada dasarnya seorang Calon guru PKn telah terlebih dahulu dibekali dengan ilmu moral dan etika, sehingga dinilai paling berpotensi dalam menanggulangi permasalahan moral bangsa. 

            Seorang calon guru harus mempunyai karakter yang kuat dan cerdas. Karena guru dituntut untuk menyiapkan peserta didik yang berkualitas serta berkompeten untuk masa depannya. Guru yang berkarakter kuat, bukan hanya mampu mengajar saja akan tetapi mampu mendidik. Bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengarungi hidupnya. Guru yang dikatakan cerdas bukan hanya memiliki kemampuan yang bersifat intelektual saja tetapi juga memiliki kemampuan secara emosi dan spiritual sehingga guru mampu membuka hati peserta didik untuk belajar dan mampu hidup dengan di tengah-tengah masyarakat.

            Sosok guru yang berkarakter kuat di harapan mampu mengemban amanah dalam mendidik peserta didiknya.untuk menjadi guru atau tenaga pendidik yang andal  harus memiliki seperangkat kompetensi. Kompetensi utama yang melekat pada tenaga didik adalah nilai-nilai keamanahan, keteladanan, dan mampu melakukan pendekatan pedagogis serta mampu berpikir dan bertindak cerdas. Menjadi guru yang luar biasa juga perlu dikalangan mahasiswa fkip yaitu harus mampu memberikan dan menumbuhkan inspirasi agar peserta didiknya dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan juga mampu terhindar dari ganasnya ancaman jaman yang kini tak mengenal batas toleransi. Sehingga dengan adanya karakter serta kompetensi seorang guru terutama guru PKn seperti yang telah dijelaskan diatas, akan mampu menghentikan pertumbuhan bibit-bibit korupsi seperti yang dilakukan oleh Nazzarudin yang kini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pemburu berita. Berdasarkan penjelasan serta data dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merasa tertari untuk mengetahui komitmen serta criteria guru PKn dalam memberantas kemerosotan moral, sehingga dalam hal ini penulis mberinisiatif untuk mengangkat judul “INTENSIFITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU PKn MELALUI SISTEM KOORDINASI SEBAGAI USAHA MENCAPAI KREDIBILATAS GURU PKn DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN MORAL  GENERASI BANGSA”, dimana penulis mengaitkannya pula dengan kasus yang kini banyak diperbincangkan, yaitu mengenai kasus korupsi oleh Nazzarudin yang dinilai merupakan pencerminan dari adanya kemerosotan moral bangsa.

B.     Rumusan Masalah

            Berdasarkan data serta penjelasan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut  :

1.      Bagaimanakah system koordinasi diantara guru PKn dapat dibentuk untuk memperbaiki moral peserta didik dan tidak terjerumus kearah tindakan yang korup ?

2.      Apa sajakah kriteria seorang calon guru PKn yang dapat membentuk generasi yang bermoral  ?

C.    Tujuan Penulisan

            Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penulisan makalah ini, tujuan yang dimaksud adalah :

1.      Menjelaskan system koordinasi diantara guru PKn dapat dibentuk untuk memperbaiki moral peserta didik.

2.      Menyebutkan kriteria- kriteria seorang calon guru PKn yang dapat membentuk generasi yang bermoral.

D.    Manfaat Penulisan

            Manfaat dari penulisan makalah ini, selain sebagai salah satu komponen pemenuhan tugas dari Mata Kuliah Korupsi dan Patologi Sosial, namun penulisan makalah ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut  : Manfaat bagi penulis, penulisan makalah ini merupakan sebuah kesempatan bagi penulis untuk mencari dan menguak beberapa pengetahuan mengenai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan seorang Guru PKn untuk menghambat dan bahkan menghentikan terjadinya kemerosotan moran para generasi muda melalui pendidikan. Selain itu makalah ini juga diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi dalam membentuk pribadi yang bermartabat, sehingga mampu membentengi diri dari sikap yang korup.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    INTENSIFITAS SISTEM KOORDINASI GURU PKn SEBAGAI SARANA PEMBENTUK MORAL PESERTA DIDIK

            Realita menunjukkan, di dalam kehidupan sehari-hari masih saja ditemukan orang cerdas tetapi  kurang arif, orang kaya tetapi tidak dermawan, orang berkuasa tetapi tidak amanah,  tokoh masyarakat tetapi tidak memberi teladan, pemimpin tetapi tidak berpihak pada kepentingan bersama (rakyat banyak), saling menjatuhkan, pencurian benda-benda kuno yang menyimpan sejarah, pengeboman, dan tindakan-tindakan anarkis-destruktif serta tindakan-tindakan korup seperti perilaku yang disuguhkan oleh beberapa oknum yang sadar hukum seperti Nazzarudin dan juga perilaku lain yang sangat merugikan kelanjutan kehidupan bangsa. Untuk itulah peran pendidikan sangat penting, sebagaimana  tersirat dan tersurat dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

            Berbagai system serta beberapa metode pengajaran telah dicoba oleh para oknum pendidik, namun masih saja belum mampu membendung tindakan-tindakan yang tidak bermoral di negeri ini. Bahkan yang menjadi fenomena yang cukup mencengangkan adalah adanya aksi-aksi anarkis, tawuran, serta tindakan-tindakan criminal lainnya dilakukan oleh para bibit-bibit bangsa yaitu pelajar. Disinilah pertanyaan dan polemic bermunculan dan mempertanyakan eksistensi seorang guru. Berkaitan dengan hal tersebut tibullah inisiatif untuk mempergunakan suatu system yang disebut sistem koordinasi.

            Sistem Koordinasi merupakan suatu system yang bertujuan untuk mengusahakan tercapainya suatu keseragaman tindakan penyelamatan bibit bangsa dari kemerosotan moral melalui kajian pendidikan ddengan melakukan hubungan yang sinergi diantara para pendidik di wilayah domisilinya. System ini dirasa tepat jika diterapkan oleh para pendidik atau guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn), hal ini tidak aneh mengingat seorang guru PKn dalam masa pendidikannya telah dibekali dengan ilmu-ilmu moral serta etika sehingga ketika guru PKn itu telah terjun dalam tatap muka pengajaran, guru PKn tersebut sangat berpotensi menanamkan ajaran-ajaran moral yang dibutuhkan ditengah situasi bangsa yang begitu krusial. Seorang guru PKn dapat menggunakan system ini dan melakukan koordinasi antar guru PKn diwilayahnya, sehingga dari hasil koordinasi ini dapat ditemukan beberapa permasalahan penanaman moral yang dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama diantara guru PKn. 

            Hal tersebut diatas, sangat sesuai dengan bunyi pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, dikatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar yang bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  Selanjutnya standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (PP. 19 tahun 2005). Dengan kata lain, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan moral peserta didik, sebagai potensi  karakter bangsa.Hal ini mengandung pesan bahwa pendidikan kewarganegaraan ikut mengambil peran strategis dalam  membentuk karakter bangsa yang bermoral. Dengan adanya penjelasan diatas telah Nampak jelas bahwa system Koordinasi memang benar-benar dibutuhkan untuk membentuk akhlak dan moral itu sendiri.

            Esensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembangunan watak dan karakter bangsa. Seperti dikemukakan oleh Malik Fajar, bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pengembangan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Istilah yang sering digunakan selain pendidikan kewarganegara- an  adalah civics.  Istilah civics hampir sama maknanya dengan kata citizenship. Pengertian kata Civics dalam hal ini merujuk pada ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan antara:

a)      Individu dan perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial,  organisasi ekonomi, dan organisasi politik).

b)      Individu  dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan  satu di antara tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni citizenship tranmission. Saat ini citizenship tranmission telah berkembang menjadi  tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya (Winataputra, 2004). Pendidikan kewarganegaraan merupakan  bidang kajian yang menghubungkan berbagai  dimensi ilmu seperti psikologi, sosial budaya, ilmu politik dan ilmu pendidikan yang relevan. Hal ini berimplikasi terhadap proses pendidikan bagi warga negara Indonesia dalam konteks pengembangan etika, akhlak dan moral sehingga menghambat pengembangan bibit-bibit manusia yang tidak bermoral seperti para koruptor atau Nazzarudin-Nazzarudin lain di bumi pertiwi melalui sistem pendidikan nasional.

B.     KRITERIA CALON GURU PKN YANG DAPAT MEMBENTUK GENERASI YANG BERMORAL DAN JAUH DARI SIFAT KORUP

            Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab  dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. (Prof.Dr. H. Hamzah B. Uno, M,pd. 2007: 15). Sedangkan orang jawa mengatakan guru itu seseorang yang digugu lan ditiru. Jadi seorang guru memunyai tujuan yaitu menuntun anak didiknya untuk menggapai cita-cita yang ingin dicapainya dan juga Tujuan umum dari seorang guru kepada anak didiknya yaitu mengarahkan anak didiknya agar mampu melaksanakan tugas tuhan dengan sebaik-baiknya, mampu melaksanakan tugas kemanusiaan, mampu melaksanakan tugas masyarakat dengan sebaik-baiknya, mampu melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, dan mampu melaksanakan tugas pribadi dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan belajar-mengajar khususnya di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi dengan adanya seorang pendidik atau guru, karena guru merupakan jantungnya pembelajaran  dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (M.Furqon Hidayatullah : Xi).

            Untuk membentuk mental dan kemampuan diri seorang pendidik, mereka bukan harus mentransfer ilmu pengetahuan serta membentuk karakter dan moral, tetapi seorang guru juga harus mampu melampaui atau minimal memiliki beberapa diantara kriteria guru terutama guru PKn sebagai berikut  :

1.      Seorang guru harus memiliki sifat Nasionalisme dan mampu  membangun moral siswa dengan penanaman Nasionalisme

Penjelasan  :

Manusia tidak bisa lepas dari kata “moral”. Karena hanya manusia yang mempunyai kesadaran untuk berbuat baik atau buruk. Seperti yang diungkapkan oleh Riyanto (2007), bahwa kata “moral” mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya dan cara mengungkapkannya. Sedangkan pengertian moral menurut Mahendra, adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Masalah moral harus diperhatikan setiap manusia, karena baik buruknya moral setiap pribadi menentukan kualitas suatu bangsa. Nilai moral bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Karena dengan nilai-nilai Pancasila kita dapat bertindak dan bersikap sebagai makhluk Tuhan serta sebagai bagian dari komunitas sebuah Negara. Dalam hubungannya dengan bangsa dan negara setiap pribadi juga dituntut untuk mempunyai rasa kebangsaan atau nasionalisme.

      Membangun moral dengan nasionalisme harus ditanamkan sejak dini, terutama pada siswa usia Sekolah Dasar (SD). Sebab di SD merupakan basic pendidikan, sedangkan moral merupakan landasan utama dalam melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan. Pergaulan siswa SD belum begitu komplek dibanding siswa SMP atau SMA. Oleh karena itu jika penanaman moral dimulai sejak SD akan lebih mengakar dan tertanam dalam diri siswa.  Memang tidaklah adil jika kemerosotan moral kita timpakan sepenuhnya pada pribadi siswa. Mereka merupakan korban kelalaian orang dewasa yang selalu berkonsentrasi pada urusan duniawi yang tiada habis-habisnya. Padahal orang dewasa atau generasi tua sering dijadikan teladan oleh anak-anak. Jika tokoh teladannya sibuk dengan dirinya sendiri, akibatnya mereka kehilangan tokoh panutan dan berbuat semau gue. Menurut Riyanto dan Handoko (2005:77), setiap anak membutuhkan perhatian, sapaan, perhargaan secara positif dan cinta tanpa syarat untuk mengembangkan dirinya yang berharga. Tetapi sekarang bukan saatnya lagi saling menyalahkan. Yang terpenting lagi, bagaimana cara membenahi dan mengurangi kemerosotan moral. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa mereka adalah aset bangsa yang tak ternilai. Mereka adalah calon pemikir bangsa yang harus dipersiapkan untuk membawa bangsa dan negara ini menuju era keemasan.

2.      Seorang guru harus berkarakter kuat contohnya tangguh, ulet, mempunyai daya juang yang tinggi, atau pantang menyerah

Penjelasan  :

Semangat juang seorang guru dapat diukur dengan eksistensi guru tersebut dalam mendidik dan berkontribusi dalam dunia didik-mendidik. Semangat juang ini berdampak pada kemampuan peserta didik secara kontinyu menyerap pembelajaran dari seorang guru yang begitu antusias dalam mendidik. Selain itu sifat yang tangguh dari seorang guru juga merupakan suatu kriteria yang sangat dibutuhkan, karena dengan sifat yang tangguh dari seseorang maka segala bentuk halangan baik halangan dari lingkungan mengajar maupun sikap peserta didik yang kadang kala menjengkelkan. Apabila seorang pendidik mampu menerapkan sikap tangguh dan ulet niscaya seorang guru mampu menggapai harapannya untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas dan bermoral pancasila.

3.      Seorang guru harus bisa menginspirasi peserta didiknya

Guru yang luar biasa adalah guru yang mampu memberikan dan menumbuhkan inspirasi agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal ( M. Furqon Hidayatullah. 2009: 235). Hal ini berkaitan dengan seorang guru yang lihai dalam membalik-balikan lidah, pandai dalam mengolah kata sehingga setiap kata yang keluar dari mulut seorang guru menjadi inspirasi pada diri anak didik. Inspirasi itu bisa muncul pada diri anak didik ketika kita menceritakan suatu pengalaman atau berita yang di dalamnya ada nilai keteladanan yang bisa mengetuk hati dan pikiran anak didik. Sehingga secara tidak langsung seorang peserta didik dapat terangsang hatinya menjadi hati yang memegang teguh moralitasnya.

4.      Seorang guru harus memiliki integritas tinggi dalam mendidik

Seorang pendidik yang luar biasa harus memiliki intergritas, yaitu adanya kesamaan antara ucapan dan tindakan atau satunya kata atau tindakan. inti dari integritas adalah terletak pada kualitas istiqomahnya. Sebagai pengejawantahan istiqomah adalah berupa komitmen dan konsistensi terhadap profesi yang diembannya. ( M. Furqon Hidayatullah. 2009: 106 ) jadi jika teori-teori yang kita berikan kepada anak didik dan cerita-cerita tauladan untuk memotivasi anak didik tidak sesuai dengan apa biasa kita lakukan sehari-harinya itu belum dikatakan sebagai guru yang luar biasa. Contohnya kita mengatakan kepada anak didik bahwa merokok itu tidak baik dan mengganggu kesehatan, tetapi pada kenyataannya justru seorang pendidik tersebut adalah perokok dan belum bisa menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Seperti itu contoh seorang pendidik yang belum bisa dikatakan guru yang luar biasa, hanya menasihati saja akan tetapi dirinya sendiri belum bisa menjalakannya. Dengan integritas yang tinggi dari seorang guru bukan tidak mungkin jika akan terbentuk suatu pribadi yang memiliki moral yang baik karena integritas yang disuguhkan para pendidiknya.

5.      Seorang guru/calon guru PKn harus memiliki landasan batin berdasarkan ketuhanan (memiliki ketaqwaan)

Penjelasan  :

Sebagai komponen yang penting/jantungnya pendidikan maka guru dituntut memiliki karakteristik yaitu guru yang memegang teguh sandi-sandi ketuhanan, karena dengan menyadari keberadaan Allah SWT secara tidak langsung seorang guru akan merasa berada di dalam pengawan yang kuasa sehingga akan memiliki tanggungjawab yang senantiasa dijalankan dengan sepenuh hati dan penuh dengan keikhlasan.

            Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru PKn seperti yang telah dipaparkan diatas, harus benar-benar dilakukan dengan sifat yang ikhlas, karena pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan dengan rasa yang ikhlas niscaya hasilnya juga baik pula. Berkaitan dengan karakteristik yang diungkapkan diatas, seorang guru juga harus menyalurkan materi-materi pendukung agar proses pembelajaran dapat membentuk moralitas yang baik, materi-materi yang dimaksud diatas merupakan nilai-nilai karakter bangsa yang senantiaasa harus ditanamkan. Adapun nilai-nilai karakter bangsa yang perlu ditransformasi- kan kepada siswa didik sedini mungkin disarikan dari beberapa sumber bacaan, antara lain:

1.      Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang luhur sebagai warga negara dan merupakan suatu keniscayaan. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara dengan negara, memiliki misi dalam mengentaskan kemiskinan dan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama ;

3.      Adil adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Tujuan yang baik tidak akan diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil.

4.      Rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan/agama, dan ideologi politik (komitmen bersatu),turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas dasar pluralitas tersebut (Bhineka Tunggal Ika);

5.      Sikap kritis terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris atau metafisik (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri.

6.      Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap pemahaman terhadap pendapat yang berbeda;

7.      Sikap terbuka didasarkan atas kesadaran akan pluralis- me dan keterbatasan diri yang akan melahirkan kemam- puan dalam  menahan diri, tidak secepatnya menjatuh- kan penilaian atau pilihan;

8.      Rasional yaitu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara bebas dan logis.Ini merupakan hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang di-ambil secara rasional akan melahirkan sikap yang tegas dan pemikiran yang logis.

9.      Cerdas dan arif yakni memiliki Inteligensi jamak. Inteligensi merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan dapat menghasilkan produk dalam suatu seting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Intelegensi seseorang bukan hanya diukur dengan tes tertulis, melainkan lebih tepat diukur melalui cara bagaimana orang itu memecahkan persoalan dalam kehidupan yang nyata secara cerdas dan bijak (arif).

            Nilai-nilai karakter bangsa yang dipaparkan di atas didukung oleh Michele Borba (2008) dengan menggunakan istilah kecerdasan moral dan karakter. Tujuh kebajikan utama dalam membangun kecerdasan moral dan karakter bangsa yang kuat: (1) empati: memahami dan merasakan kesedihan/ penderitaan orang lain; (2) nurani: merasakan dan menerapkan cara berprilaku yang manusiawi; (3) kontrol diri: mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam atau mencegah dorongan dari luar sehingga dapat bertindak benar; (4) rasa hormat: menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan; (5) kebaikan hati: menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan dan perasaan orang lain; (6) toleransi: menghormati martabat dan menghargai hak semua orang meskipun keyakinan berbeda antara satu dan yang lain; dan (7) keadilan: berpikir terbuka, tidak berat sebelah, bertindak adil/ berpihak pada yang benar.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diungkapkan dalam pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  :

   ·            Sistem Koordinasi merupakan suatu system yang bertujuan untuk mengusahakan tercapainya suatu keseragaman tindakan penyelamatan bibit bangsa dari kemerosotan moral melalui kajian pendidikan dengan melakukan hubungan yang sinergi diantara para pendidik di wilayah domisilinya. System ini dirasa tepat jika diterapkan oleh para pendidik atau guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karena seorang guru PKn dalam masa pendidikannya telah dibekali dengan ilmu-ilmu moral serta etika sehingga ketika guru PKn itu telah terjun dalam tatap muka pengajaran, guru PKn tersebut sangat berpotensi menanamkan ajaran-ajaran moral yang dibutuhkan ditengah kesemrawutan bangsa.

   ·            kriteria guru PKn sebagai berikut yang dinilai mampu membentuk moran bangsa yaitu : Seorang guru harus memiliki sifat Nasionalisme dan mampu  membangun moral siswa dengan penanaman Nasionalisme, Seorang guru harus berkarakter kuat contohnya tangguh, ulet, mempunyai daya juang yang tinggi, atau pantang menyerah, Seorang guru harus bisa menginspirasi peserta didiknya, Seorang guru harus memiliki integritas tinggi dalam mendidik, Seorang guru/calon guru PKn harus memiliki landasan batin berdasarkan ketuhanan (memiliki ketaqwaan).

B.     Saran

            Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan moral diatas adalah pemerintah seharusnya tetap mendukung terselenggaranya system koordinasi diantara para guru PKn serta menyediakan dukungan pemikiran dan moril agar para pendidik bangsa ini tetap bisa menginspirasi peserta didiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. “karakter guru PKn teladan di Indonesia”. (online),             (http://google.com/2010/07/16/Guru-berkarakter.html), diakses 2 Juni        2012.

Hidayatullah, M. Furqon. 2009. Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Surakarta: Yuma Pustaka.

Mudyaharjo, Redjo. 2002. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Muslich, masnur. 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik.            Malang: Bumi Aksara.

Sagala, Ayaiful. 2009. Kemampuan Profosionalitas Guru dan Tenaga          Kependidikan. Bandung: Alfabeta.

Suriasumantri, Jujun S. 2007. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta:       Pustaka Sinar Harapan.

Uno, Hamzah B. 2007. Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibowo, Agus. 2007. Malpraktik pendidikan. Yogyakarta: Genta Press.

Azhar, Syafruddin.2002. Penyadaran Pentingnya Nasuonalisme. http://www.         polarhome.com. Diakses 2 Juni 2012.

Alia, Syaifuddin dan Nuha, Ulin. Pendidikan Saat krisis Nasionalisme. Dalam       Suara merdeka 2 Juni 2012.

Anonim. 2010. “karakter guru PKn teladan di Indonesia”. (online),             (http://google.com/2010/07/16/Guru-berkarakter.html), diakses 2 Juni        2012.